Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
SAPA (JAYAPURA) – Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tidak akan disetujui selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Sebab, pemerintah tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.
“Pemekaran belum ada, kita ingin mengoptimalkan dulu program Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sosial,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai melantik penjabat Gubernur Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (10/4).
Mendagri mengungkapkan, saat ini tercatat banyak daerah yang mengajukan DOB. “Usui pemekaran banyak, tapi masih moratorium. Lebih baik kita memacu sektor-sektor yang menjadi kunci untuk peningkatan kemajuan masyarakatnya,” kata Mendagri.
Ditanya adanya isu keberpihakan pemerintah Pusat kesalah satu calon Gubernur Papua, dengan tegas Mendagri menegaskan itu tidak benar.
“Tidak ada titipan-titipan, kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Papua pilih pimpinan Papua sesuai hati nuraninya. Kita ingin Pilkada Papua berlangsung dengan damai, bermartabat dan aman,” ujarnya.
Sebelumnya Calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW) meminta dukungan dari masyarakat di wilayah Meepago untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan memberikan suara, memilih pasangan calon JWW dan Habel Melkias Suwae (HMS) pada pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 ini. Karena pasangan JWW-HMS siap mekarkan Provinsi Papua Tengah, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023 mendatang.
Pasangan JWW-HMS siap membagi kekuasaan pemerintahan dengan memekarkan Provinsi Papua lewat pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan yang sudah mengemuka di tengah masyarakat.
JWW menambahkan, membagi kekuasaan berarti memekarkan daerah otonom baru dengan memekarkan Provinsi Papua. “Salah satunya, memekarkan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Tidak hanya itu, peluang untuk memekarkan provinsi di wilayah adat lain juga terbuka lewat program membagi kekuasaan,” kata Wetipo dalam kampanye di Nabire belum lama ini.
Mantan Bupati Jayawijaya ini mengingatkan di dalam pembagian kekuasaan seperti pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang dinanti-nantikan masyarakat di wilayah Meepago, berapa banyak suara yang akan diberikan masyarakat pemiiih kepada pasangan JOSUA saat pemungutan suara, akan menjadi tolak pertimbangkan di dalam percepatan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah.
“Saya akan lihat berapa banyak suara yang diberikan masyarakat kepada kami dalam pemilihan nanti,” tuturnya. (Red/yol)
